Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus, SE, MM terus menggalakkan program Bupati Ngantor di Desa (Bung Desa). Program ini hakekatanya memindahkan Kantor Bupati ke desa-desa secara bergiliran. Salah satu tujuannya untuk mendekatkan melayani masyarakat.
Program Bung Desa ini menjadi salah satu bagian paparan Hendriyanto dalam webinar FISIP UMSU Bicara yang digelar secara daring dengan zoom meeting, Kamis (14/10).
Webinar yang diikuti 740 peserta ini bertemakan “Sinergisitas Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Ilmu Sosial & Ilmu Politik di Era New Normal”.
Selain Bupati Labura, kegiatan yang dibuka WR 3 UMSU Dr. Rudianto, M.Si ini juga mendatangkan narasumber lainnya yakni Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, Dosen FISIP Universitas Indonesia yang juga Ketua Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI). Bertindak sebagai Moderator Mujahiddin, M.SP yang juga Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU dengan Pemantik Seminar Dekan FISIP Dr. Arifin Saleh, MSP.
“Dalam Program Bung Desa itu, Bupati dan Wakil Bupati berkantor di desa. Tugasnya melayani masyarakat dan menjemput aspirasi di berbagai bidang, seperti bidang pembangunan, bidang sosial kemasyarakatan, bidang pemerintahan,” ujar Hendriyanto.
Beberapa desa yang sudah dijadikan tempat berkantor adalah Desa Tanjung Mangedar, Desa Air Hitam, Desa Pematang, Desa Sibito, dan Desa Sonomartani.
Prof. Dr. Bambang Shergi dalam paparannya menyatakan dalam siatuasi hari ini dan ke depan, Ilmu Sosial dan Politik ikut bertanggung jawab dalam membangun kapasitas pengendalian (oversight) holistik di tingkat pusat & daerah, dari soft sampai represif.
Dalam hal pengendalian wabah dan menekan penularan memerlukan 4 elemen dasar, yakni Organisasi (Pelayanan Kesehatan Pemerintahan-Ketertiban), Perubahan Sikap Masyarakat, Bantuan Teknologi Komunikasi, dan Kordinasi-Sumberdaya-Sanksi.
“Dalam konteks pemerintahan, pendekatan pemerintahan masa kini dikenal dengan nama Dynamic Governance. Kerja sama dan komunikasi yang terbuka yang menjadi dasar kerjanya. Ini yang harus dikembangkan, karena model manajemen pemerintahan ini berbeda dengan gaya Performance Based dan Rule Based Bureucracy yang selama ini diterapkan,” jelasnya.
Sebelumnya, WR 3 UMSU Dr. Rudianto menyampaikan rasa gembira dan dukungannya atas pelaksanaan Webinar FISIP UMSU Bicara ini.
“Panggung-panggung ilmiah seperti ini harus kita perbanyak. Selain bukti eksistensi, juga sebagai wujud sumbangsih pemikiran untuk pemerintah daerah dan untuk pengembangan diri. Apalagi yang hadir hari ini mencapai tujuh ratusan peserta. Jarang-jarang seperti ini,” ujarnya.
